NADIKABAR.COM — Pemerintah memperketat transparansi pengelolaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kewajiban pelaporan penggunaan dana harian bagi setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). SPPG yang tidak menyerahkan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH) akan dikenai sanksi tegas berupa penghentian pencairan dana operasional.

Hal tersebut menjadi salah satu penekanan dalam pertemuan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), hari ini. Kebijakan ini merupakan bagian dari percepatan pembenahan tata kelola MBG untuk menjamin akuntabilitas sekaligus efisiensi anggaran.

"Kepala BGN telah melakukan transformasi MBG 2.0, salah satunya adalah dengan melakukan efisiensi anggaran MBG sebesar Rp 44 triliun yang terdiri dari efisiensi anggaran BGN, efisiensi insentif yayasan, efisiensi dana operasional SPPG dan Virtual Account ganda. Hasil efisiensi tersebut merupakan uang rakyat yang harus dikembalikan ke kas negara," ujar Zulhas dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).

"Salah satu yang menjadi terobosan adalah SPPG harus melaporkan penggunaan dana harian. SPPG yang tidak melaporkan LPDH akan distop pencairan dananya. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi penggunaan dana operasional MBG," menjadi penekanan dalam pembahasan tersebut," sambungnya.

Selain pelaporan dana harian dan efisiensi anggaran, pertemuan ini juga membahas pentingnya validasi penerima manfaat, peningkatan standar operasional SPPG, serta penguatan pengawasan untuk menekan kejadian fatal yang membahayakan penerima manfaat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan perbaikan Program MBG berjalan baik, bagus, benar, bersih, dan bergizi serta menjangkau daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Salah satu perhatian utama lainnya adalah percepatan operasional SPPG di wilayah 3T dan kawasan aglomerasi. Hingga saat ini, BGN telah melakukan aktivasi terhadap 2.413 SPPG dalam tiga tahap.

Dari jumlah tersebut, 31 SPPG dinyatakan siap beroperasi, sementara sisanya masih membutuhkan pembenahan sarana dan prasarana. Pemerintah juga membahas rencana peresmian SPPG yang telah siap operasional pada minggu kedua Desember.

Di samping efisiensi anggaran melalui penertiban praktik percaloan dan perantara yang tidak diperlukan, pembenahan tata kelola juga diarahkan pada ketepatan sasaran penerima manfaat. BGN telah menerbitkan Surat Penetapan Sementara (SPS) 2 untuk 26.885 SPPG aktif yang melayani 58.374.945 penerima manfaat.

Selanjutnya, penerbitan SPS 3 akan menggunakan pemutakhiran data Kemendikdasmen dan Kemenag sebagai acuan validasi penerima manfaat dari kalangan peserta didik. Sementara SPS 4 akan menetapkan penerima manfaat kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) berdasarkan data by name by address (BNBA) yang telah divalidasi.

Dalam pertemuan tersebut, Menko Pangan dan Kepala BGN turut membahas penguatan aspek keamanan pangan dan menekan kejadian fatal hingga nol persen. Salah satu inovasi yang dikembangkan BGN adalah sistem penyajian prasmanan di sekolah, yang mengacu pada praktik baik school meals di negara yang terlebih dahulu menerapkan program serupa.

Evaluasi terhadap penerapan sistem tersebut akan ditindaklanjuti melalui penyempurnaan panduan operasional, dukungan sarana dan prasarana sekolah, serta integrasi edukasi gizi ke dalam kegiatan korikuler.

Pengawasan juga akan diperkuat melalui inspeksi dan penilaian kelayakan SPPG oleh satuan tugas MBG di daerah, serta pemanfaatan teknologi AI yang tersambung dengan CCTV di seluruh SPPG. Menko Pangan mengharapkan perbaikan tata kelola melalui transformasi MBG 2.0 dapat meningkatkan kepercayaan dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap program prioritas pemerintah.