NADIKABAR.COM — Perkembangan ekonomi digital di Asia Tenggara terus menunjukkan tren positif seiring pesatnya transformasi digital dan peningkatan pemanfaatan teknologi. Didukung pasar lebih dari 680 juta penduduk, ASEAN menjadi salah satu kawasan dengan potensi ekonomi digital terbesar di dunia.
Indonesia turut mengambil bagian dalam mendorong perkembangan tersebut melalui penguatan ekonomi digital sebagai agenda strategis pemerintah. Berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2025, nilai transaksi bruto (Gross Merchandise Value/GMV) ekonomi digital Indonesia mendekati US$ 100 miliar pada 2025, tumbuh sekitar 14% secara tahunan (YoY) dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.
Di tengah pesatnya kemajuan transformasi digital global, ASEAN mengambil langkah besar melalui inisiatif ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang diinisiasi pada saat Keketuaan Indonesia tahun 2023. Sebagai salah satu flagship deliverables saat Keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023, DEFA dirancang menjadi kerangka kerja digital komprehensif pertama yang akan menyatukan berbagai kebijakan digital di kawasan.
"Inisiatif tersebut diharapkan akan dapat mempercepat integrasi ekonomi digital ASEAN sekaligus memperkuat posisi kawasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi global (epicentrum of growth)," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI (Kemenko Perekonomian), Susiwijono Moegiarso, dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11/2026).
Setelah melalui rangkaian proses perundingan sejak 2023, ASEAN DEFA kini mencapai tonggak penting dengan akan dilakukannya penandatanganan oleh ASEAN Member States (AMS) yang terdiri atas 11 (sebelas) negara. Untuk itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan akan bertolak ke Manila, Filipina, untuk melakukan penandatanganan ASEAN DEFA pada 14 November 2026 mendatang, yang menandai langkah besar menuju integrasi ekonomi digital kawasan sekaligus menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong transformasi digital ASEAN.
Melalui pembentukan tersebut, berdasarkan hasil studi BCG, implementasi ASEAN DEFA yang komprehensif berpotensi meningkatkan nilai ekonomi digital ASEAN dari sekitar US$ 1 triliun menjadi US$ 2 triliun pada tahun 2030. Bagi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ASEAN DEFA diharapkan menghadirkan manfaat nyata melalui kemudahan perdagangan digital lintas negara, peningkatan interoperabilitas sistem pembayaran dan layanan digital, serta penyederhanaan proses transaksi elektronik.
Kesepakatan ini juga diarahkan untuk memperkuat perlindungan konsumen, keamanan transaksi, arus data lintas batas yang tepercaya, serta pengembangan talenta dan inovasi digital. Oleh karenanya, UMKM Indonesia memiliki kesempatan lebih besar untuk menjangkau pasar regional, memperluas basis konsumen, dan meningkatkan daya saing tanpa harus bergantung pada pasar domestik.
Lebih lanjut, bagi Indonesia, ASEAN DEFA juga sejalan dengan pelaksanaan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 dan agenda aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Implementasi kesepakatan ini diharapkan dapat memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia digital, mempercepat transformasi UMKM, serta mendorong penguatan regulasi keamanan siber dan tata kelola data.
"Selain itu, harmonisasi kebijakan digital kawasan dapat meningkatkan kepastian usaha, membuka peluang investasi di sektor teknologi tinggi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai ekonomi digital regional dan global," kata Susiwijono.
Setelah ditandatangani oleh seluruh negara anggota ASEAN, maka ASEAN DEFA akan mulai berlaku 180 hari setelah tanggal penandatanganan terakhir. Selanjutnya, Sekretariat ASEAN akan menerbitkan Certified True Copy (CTC) atas naskah perjanjian yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat.
Di tingkat nasional, Indonesia akan menindaklanjuti proses ratifikasi melalui pembentukan Panitia Antarkementerian untuk membahas instrumen hukum ratifikasi yang diperlukan, termasuk mempertimbangkan ketentuan bahwa ASEAN DEFA akan menggantikan ASEAN Agreement on Electronic Commerce yang sebelumnya telah disahkan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2021.
Penandatanganan ASEAN DEFA menjadi langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital Asia Tenggara semakin inklusif, aman, dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Indonesia berupaya untuk terus mengambil peran aktif dalam memperkuat integrasi ekonomi digital kawasan serta menjadikan ASEAN sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi digital dunia.
