Very berharap ACTIONS dapat menjadi program berkelanjutan yang terus dikembangkan sesuai kebutuhan satuan kerja maupun pemangku kepentingan eksternal.
Pada tahap awal, pemanfaatan ACTIONS akan diprioritaskan untuk mendukung kebutuhan pemeriksaan dan pengawasan. Adapun akses publik terhadap informasi keuangan akan mempertimbangkan tahapan pemeriksaan serta hasil audit yang telah dikeluarkan oleh BPK.
Untuk memastikan pemanfaatannya berjalan optimal, Kemenhut memandang perlu adanya landasan kebijakan yang kuat, termasuk melalui keputusan menteri yang mengatur kewajiban penggunaan sistem oleh seluruh satuan kerja. Tantangan utama implementasi bukan semata-mata pada aspek teknis, melainkan juga pada komitmen dan kedisiplinan pengguna dalam memanfaatkan sistem.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengurus KNKG, Prof. Mardiasmo menyoroti pentingnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, tata kelola bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut etika, integritas, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.
Ia menilai integritas harus menjadi landasan utama dalam setiap proses pengelolaan keuangan negara.
"Di dalam tata kelola, kita harus melihat etika. Di dalamnya ada integritas, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Semua itu harus menjadi satu kesatuan," jelasnya.
Lebih lanjut, Prof. Mardiasmo mengatakan keberhasilan penerapan tata kelola sangat bergantung pada para aktor yang menjalankannya. Ia menilai komitmen tersebut harus dimulai dari pimpinan tertinggi, termasuk menteri, kemudian diterapkan secara konsisten oleh seluruh jajaran hingga tingkat pelaksana.
