NADIKABAR.COM — Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) periode 2024–2026 Silmy Karim mengatakan sudah berikhtiar meski perlawanannya terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi ditolak oleh Majelis Hakim
"Kami sudah mengupayakan setiap kesempatan yang telah diberikan. Berikhtiar itu kan adalah satu hal yang baik ya, masalah keputusan itu sudah kewenangan hakim," ucap Silmy saat ditemui seusai sidang putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis.
Apa pun putusan sela yang dijatuhkan hakim, dirinya mengaku sudah siap sedari awal dan bersyukur proses persidangan berjalan lancar hingga agenda putusan sela.
Selanjutnya pada sidang pemeriksaan saksi, dia memohon doa dari seluruh masyarakat, saudara, maupun kerabat yang bersimpati terhadap masalah yang dihadapinya, agar ada keadilan untuknya serta untuk kebaikan semua pihak, khususnya bangsa dan negara.
Menurut dia, yang sudah dilakukan ia selama ini, dalam upaya menghindari pertemuan antara pemohon dan petugas Imigrasi melalui aplikasi Molina, serta memberikan kesempatan kepada pemohon untuk langsung mendaftar secara daring di mana pun mereka berada, baik di Indonesia maupun luar negeri, merupakan satu hal yang belum pernah dilakukan di masa lalu.
"Digitalisasi Imigrasi adalah contoh sistem digital, sistem pemerintahan berbasis elektronik yang nyata dan tidak dimiliki oleh kementerian/lembaga lain, serta melibatkan banyak sekali pemohon, jutaan pemohon," ungkapnya.
