Meski begitu, dirinya menyayangkan orang yang menginisiasi, mengeluarkan kebijakan, dan memastikan kebijakan tersebut berjalan, justru dikriminalisasi.
Ia berpendapat apabila dalam sistem itu masih ada kekurangan, maka merupakan suatu proses atau hal yang biasa.
"Ya banyak sekali versi-versi aplikasi seperti Microsoft atau apa pun lah itu, kan ada proses perbaikan-perbaikan begitu," ucap Silmy.
Dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing dan penerimaan gratifikasi periode 2021-2026, Silmy didakwa melakukan pemerasan senilai total Rp168,92 miliar dan menerima gratifikasi Rp33,94 miliar.
Pemerasan diduga dilakukan dengan cara mempersulit atau memperlambat proses penerbitan atau tidak menerbitkan dokumen kepada pemohon surat atau dokumen keimigrasian.
Dokumen dimaksud berupa Izin Tinggal Kunjungan (Izin Tinggal Kunjungan Keadaan Terpaksa dan Izin Tinggal Kunjungan dalam Keadaan Darurat), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), dan termasuk perubahan Administrasi Alih Status (ALTUS).
