NADIKABAR.COM β Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) periode 2024-2028 Michael Victor Sianipar menyebut bahwa pernyataan dari pihak Kementerian Hukum (Kemenkum) yang memblokir akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dari FFI malah menegaskan bahwa pergantian Ketum FFI harus dilakukan melalui Kongres Luar Biasa (KLB).
Sebelumnya, dalam keterangan resminya pada Senin, Kemenkum memblokir akses SABH kepengurusan FFI untuk mencegah perubahan data kepengurusan hingga polemik internal organisasi diselesaikan.
Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum, Andi Taletting Langi, menjelaskan pemblokiran akses itu sebagai tindak lanjut atas surat resmi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tertanggal 13 November 2026 yang meminta pemblokiran akses administrasi badan hukum FFI.
βMembaca rilis Kemenkum, di sana disebutkan Pimpinan PSSI bersurat mengajukan pergantian Ketua Umum, namun jawaban Kemenkum adalah pergantian Ketua Umum hanya dapat diproses kalau ada KLB. Saya pikir ini justru memperkuat status quo bahwa SK Kemenkum yang sah adalah yang kepemimpinan FFI hasil Kongres Luar Biasa 2024 dan hasil KLB tersebut tidak bisa dianulir begitu saja,β kata Michael dalam keterangan resmi FFI, Selasa.