Menurut Michael, kalau semudah itu mengganti ketua umum, seharusnya Kemenkum langsung mengumumkan pergantian Ketua Umum sesuai dengan surat Pimpinan PSSI tersebut. Bahwa Kemenkum menegaskan pentingnya KLB adalah tanda ada aturan-aturan yang tidak bisa ditabrak dan harus diikuti semua pihak, termasuk Pimpinan PSSI.
“Saya berterima kasih Kemenkum menyampaikan harus tertib administrasi. Tidak bisa ada pergantian Ketua Umum melalui secarik SK ilegal. Pergantian Ketua Umum harus melalui Kongres Luar Biasa dan itu diatur di AD/ART FFI yang juga sah dan terdaftar di Kementerian Hukum,” tambah Michael.
Kalau mengacu ke Permenkumham 28/2016 khususnya Pasal 8, pemblokiran akses perkumpulan dapat dilakukan atas dua dasar, yaitu adanya bukti pendaftaran gugatan dan sengketa, atau peran instansi pemerintah dan/atau penegak hukum yang meminta pemblokiran tersebut.