NADIKABAR.COM — Pakar hukum tata negara Mahfud MD mewanti-wanti pelaksanaan paripurna pemilihan hingga pelantikan wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 9 Desember mendatang berisiko tidak sah.

Menurut Mahfud, status hukum itu terjadi jika MPR per Kamis (19/11) belum menerima dua nama usulan calon wakil presiden dari Presiden RI Prabowo Subianto.

"Jika sampai kemarin jam 00.00 [WIB], Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026," ujar Mahfud dalam unggahannya di akun media sosial Instagram, Jumat (20/11).

Merujuk ketentuan UU MD3 dan Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2024, kata Mahfud, hitungan 14 hari sebelum pelaksanaan paripurna adalah bukan hitungan kalender, melainkan hari kerja.

Sehingga, 14 hari sebelum paripurna bukan jatuh pada 25 November, melainkan pada Kamis (19/11) lalu.

"(Ternyata) di dalam UU MMD3 dan di dalam Tatib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud Hari adalah hari kerja, bukan hari kalender," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.