1. Menurut UUD 1945, pengajuan calon pengganti wapres dilakukan dalam 14 Hari sebelum Sidang MPR.

2. (Ternyata) di dalam UU MMD3 dan di dalam Tatib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud Hari adalah "hari kerja", bukan hari kalender.

3. Oleh sebab itu Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR.

4. Misalnya Presiden menyerahkan hari ini (20/11/206) maka Sidang ditunda menjadi tanggal 10 Desember 2026. Begitu seterusnya dihitung mundur dalam 14 hari kerja sehingga jika Presiden menyampaikan nama begitu pulang dari RRC maka harus dihitung mundur 14 hari kerja sejak penyerahannya.

5. Pilihan penyesuaian waktu dengan 14 hari kerja ini lebih aman karena bisa mensinkronkan ketentuan yang tercantum di dam UUD 1945, UU MD3, dan Tatib MPR. Yang penting 14 hari kerja itu masih ada dalam rentang waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti (mundur).

6. Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati- hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru.