NADIKABAR.COM — PT Pertamina Gas (Pertagas) menilai kolaborasi antarbadan usaha milik negara (BUMN) penting untuk mendukung pemerataan jaringan gas (jargas) rumah tangga sekaligus membantu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.
Corporate Secretary Pertagas Sulthani Adil Mangatur mengatakan pengembangan jargas memerlukan kerja sama Pertagas dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), serta penyelarasan rencana antara pemerintah, Danantara Indonesia dan pelaku usaha untuk menghasilkan peta jalan yang berkelanjutan.
"Nah, pembangunan jargas rumah tangga ini ya tentunya memang butuh satu roadmap ataupun pola pembangunan yang berkelanjutan dan bisa merata," kata Sulthani seusai kegiatan simulasi tanggap darurat Pertagas di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, pengembangan jargas merupakan program pemerintah yang telah berjalan untuk memperluas pemanfaatan gas bumi domestik sekaligus menyediakan alternatif energi bagi masyarakat.
Sulthani menjelaskan Pertagas dan PGN sebagai bagian dari Subholding Gas Pertamina memiliki peran dalam pengelolaan infrastruktur gas bumi, sehingga kerja sama kedua perusahaan diperlukan untuk mendukung pengembangan jaringan tersebut.
Ia mengatakan Pertagas diminta memberikan masukan kepada Danantara dan pemerintah mengenai kondisi pengembangan jargas, termasuk dukungan yang dapat diberikan badan usaha agar program tersebut dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan.
Masukan dari pelaku usaha diperlukan untuk menyelaraskan rencana pengembangan jaringan dengan kesiapan infrastruktur serta kebutuhan pelaksanaan di lapangan.
"Mungkin juga kami juga akan menyampaikan support-support apa yang kira-kira bisa disampaikan kepada pemerintah untuk membuat ini lebih applicable ataupun lebih implementatif," ujar dia.
Sulthani menyampaikan pengembangan jargas juga perlu mempertimbangkan pemerataan akses, sehingga manfaat pemanfaatan gas bumi dapat menjangkau lebih banyak rumah tangga.
Dari sisi pengguna, jaringan gas dinilai memiliki potensi manfaat dalam aspek keselamatan, harga yang kompetitif, serta kemudahan operasional dibandingkan pilihan energi rumah tangga lainnya.
Selain memperluas pilihan energi masyarakat, pemanfaatan gas bumi melalui jaringan pipa diharapkan membantu pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor.
Sulthani mengatakan Pertagas masih akan meninjau rencana pengembangan jargas bersama pemerintah dan pemangku kepentingan terkait agar pelaksanaannya dapat diselaraskan dengan arah kebijakan yang telah disiapkan.
"Itu nanti kita akan duduk bareng untuk melihat arah ke depannya ini akan lebih sinkronnya seperti apa," ucapnya.
Sebelumnya, pada 30 September 2026, Danantara Indonesia dan Badan Pengaturan BUMN meminta Pertagas memperkuat peran dalam pengembangan jargas nasional, termasuk melalui penyiapan rencana induk yang mencakup kesiapan infrastruktur, model bisnis, dan pengembangan pasar.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 21 September 2026, pemerintah sedang membangun sekitar 119.379 sambungan rumah tangga jargas yang tersebar di 15 kabupaten/kota melalui program periode 2025–2026.
Dari program tersebut, Kementerian ESDM mencatat telah dibangun sebanyak 7.223 sambungan rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo dan 7.363 sambungan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Pemerintah juga menargetkan pembangunan jargas mencapai satu juta sambungan rumah tangga hingga 2028 sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri dan memperluas akses energi masyarakat.
Sulthani menyampaikan masukan dari berbagai lembaga dan pelaku usaha diharapkan dapat melengkapi peta jalan pengembangan jargas agar program tersebut berjalan secara berkelanjutan dan merata.
"Kelengkapan masukan dari semua lembaga ataupun juga pelaku usaha itu bisa lebih melengkapi dari roadmap-nya," tutur dia.
