NADIKABAR.COM β€” PT Pertamina (Persero) memperkuat fondasi ketahanan energi nasional melalui pengembangan infrastruktur energi nasional, yakni Proyek Strategis Nasional (PSN) Grass Root Refinery (GRR) Tuban, Jawa Timur.

β€œPembangunan GRR Tuban bukan sekadar pengembangan fasilitas industri, melainkan bagian dari langkah strategis untuk memperkuat fondasi ketahanan energi nasional,” ujar Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui serah terima tukar menukar Barang Milik Negara (BMN) bersama Kementerian Kehutanan Republik Indonesia sebagai bagian dari penyediaan lahan proyek tersebut.

Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Tukar Menukar BMN dilaksanakan oleh Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri dan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan Irfan Mudofar, disaksikan langsung oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (18/11).

GRR Tuban merupakan salah satu proyek strategis yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengolahan minyak dalam negeri serta memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.

Dari total kebutuhan lahan proyek sekitar 835,8 hektare, terdapat lahan BMN yang dikelola Kementerian Kehutanan seluas 328,8 hektare. Penyediaan lahan itu dilaksanakan melalui mekanisme tukar menukar BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Simon, pembangunan infrastruktur energi membutuhkan kepastian penyediaan lahan dengan tetap memperhatikan tanggung jawab negara dalam pelaksanaan kawasan hutan, aspek tata kelola, dan prinsip keberlanjutan.

Pelaksanaan tukar menukar BMN itu menjadi wujud sinergi, komitmen, dan kepercayaan antar lembaga dalam menyelaraskan kebutuhan pembangunan infrastruktur energi dengan kepentingan pengelolaan aset negara, lanjutnya.

β€œKami sungguh menghargai dukungan dan kemitraan yang dilakukan. Kami percaya kemitraan yang kuat antara sektor energi dan sektor kehutanan, akan menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menjawab tantangan pembangunan masa depan,” ujar Simon.

Sementara itu, Direktur Penunjang Bisnis Pertamina M Erry Sugiharto menjelaskan bahwa objek BMN yang ditukar meliputi satu bidang tanah seluas kurang lebih 328,8 hektare serta satu unit pagar permanen seluas 2.734 meter persegi dengan nilai wajar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan sebesar Rp1,6 triliun.

Sebagai bagian dari pelaksanaan perjanjian tukar menukar BMN, Pertamina telah merealisasikan penyediaan barang pengganti berupa tanah di 36 lokasi, serta 54 objek bangunan dan fasilitas pendukung yang tersebar di 18 provinsi di Indonesia.

Barang pengganti tersebut meliputi gedung perkantoran, rumah negara, unit chiller, pos jaga, serta berbagai fasilitas pendukung sektor kehutanan, antara lain persemaian permanen, persemaian modern, plasma nutfah, dan jembatan.

β€œKami melaporkan bahwa penyediaan fisik tanah dan bangunan barang pengganti telah mencapai 100 persen pada bulan Agustus 2026. Kami berharap hal tersebut, dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan,” ujar Erry.