Ia menegaskan pejabat tidak boleh hanya bekerja sebatas menjalankan rutinitas pemerintahan. Setiap kebijakan dan program harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Ukuran keberhasilan pejabat adalah dari dampak positif yang dirasakan masyarakat," tegasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Subandi meminta seluruh pejabat memperkuat koordinasi dan komunikasi. Kekompakan, kata dia, harus dibangun mulai dari pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) hingga jajaran pemerintahan di tingkat kecamatan.
Menurutnya, koordinasi yang baik akan membuat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih efektif.
Subandi juga menyebut rotasi dan mutasi jabatan merupakan hal yang biasa dalam dinamika pemerintahan. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memperkuat organisasi sekaligus mempercepat pembangunan dan pelayanan publik.
