Ketiga, para kiai meminta proses penentuan kepemimpinan tidak dicederai transaksi, tekanan, rekayasa maupun cara-cara yang tidak terpuji.
Keempat, muktamirin disebut sebagai pemegang kedaulatan dalam forum. Karena itu, hak dan kemerdekaan mereka dalam menyampaikan pendapat serta menentukan pilihan harus dihormati.
"Jangan ada pengondisian, tekanan, manipulasi ataupun rekayasa yang mengurangi kebebasan muktamirin dalam menyampaikan pendapat dan menentukan pilihan," imbuhnya.
Kelima, pemerintah, kekuatan politik dan seluruh pihak di luar jamiah NU diminta menghormati kemandirian ulama dan kedaulatan muktamirin.
Keenam, para kiai menaruh kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pemerintah tetap menghormati kemandirian ulama dan kedaulatan muktamar. Apabila ada pejabat, menteri maupun pihak lainnya yang melakukan tindakan yang dinilai sebagai intervensi terhadap proses muktamar, para kiai berharap Presiden mengambil tindakan tegas.
"Kami siap menghadap Bapak Presiden untuk menyampaikan secara langsung informasi dan hal-hal yang menjadi keprihatiran kami demi menjaga kehormatan pemerintah kemandirian hati ulama dan kedaulatan muktamar," jelasnya.
Ketujuh, pihak-pihak yang dinilai mengacaukan proses muktamar diminta segera menghentikan tindakannya. "Orang yang baik adalah orang yang menyadari kesalahannya dan tidak melanjutkan tindakan yang tidak terpuji," pungkasnya.
