NADIKABAR.COM — Sejumlah kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) menggelar pertemuan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Rabu (26/8/2026). Pertemuan yang dipimpin Wakil Presiden RI ke-13, KH Ma'ruf Amin itu berlangsung sekitar dua jam.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal terkait pelaksanaan muktamar, terutama pentingnya menjaga marwah organisasi serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai nilai-nilai akhlak dan demokrasi.
Sejumlah kiai yang hadir di antaranya KH Athoillah Sholahuddin, KH Muadz Thohir dari Kajen, Pati, lalu KH Abdullah Ubab Maimoen dari Sarang, Rembang.
Ada juga KH M Anwar Manshur dari Lirboyo, KH Ma'ruf Amin, KH Abdullah Kafabihi Mahrus dari Lirboyo, serta KH Muhibbul Aman Aly dari Besuk, Pasuruan.
Usai pertemuan, Amin mengatakan para kiai menghasilkan tausiyah atau nasihat yang ditujukan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Muktamar NU.
"Tausiyah ini artinya untuk mengingatkan semua pihak terutama kepada muktamirin sebagai pemegang hak utama supaya dia menggunakan haknya dengan baik jangan terintimidasi memilih yang terbaik baik AHWA (Ahlul Halli wal Aqdi) maupun pengurus yang akan datang," kata Amin, Kamis (27/8/2026).
Ia menegaskan, seluruh pihak diharapkan menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan akhlak dan nilai-nilai yang dijunjung NU. "Kita harap para pelaksana dan panitia supaya menjaga muktamar kondusif dan berjalan demokratis, jujur dan sesuai akhlak NU," ujarnya.
Selain muktamirin dan panitia, pemerintah juga menjadi salah satu pihak yang mendapat perhatian dalam tausiyah tersebut. Para kiai berharap pemerintah bersikap netral dan tidak melakukan intervensi terhadap proses internal organisasi NU.
"Supaya NU itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri sesuai dengan mekanisme," tegas KH Maruf Amin.
Amin menambahkan, tausiyah tersebut nantinya akan disampaikan secara luas kepada seluruh pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan Muktamar NU.
"Ini inti dari tausiyah, nanti agak menukik, ada juga imbauannya," pungkasnya.
Usai pertemuan, KH Muhibbul Aman Aly menyampaikan tujuh poin yang menjadi perhatian dan pesan para kiai dalam menjaga proses Muktamar NU.
Pertama, Muktamar NU harus tetap menjunjung tinggi adat, akhlak karimah, serta menjaga marwah dan kehormatan jamiah.
Kedua, muktamar disebut sebagai forum permusyawaratan para kiai, ulama dan pemegang amanah jamiah. Karena itu, peserta diminta bermusyawarah dengan akal sehat, hati yang jernih dan akhlak yang mulia serta memilih pemimpin terbaik.
"Pilihlah pemimpin yang terbaik, jangan memilih pemimpin yang tidak baik. Utamakan kemaslahatan jamiah, perkuat persatuan dan hindari pertikaian," kata KH Muhib.
Ketiga, para kiai meminta proses penentuan kepemimpinan tidak dicederai transaksi, tekanan, rekayasa maupun cara-cara yang tidak terpuji.
Keempat, muktamirin disebut sebagai pemegang kedaulatan dalam forum. Karena itu, hak dan kemerdekaan mereka dalam menyampaikan pendapat serta menentukan pilihan harus dihormati.
"Jangan ada pengondisian, tekanan, manipulasi ataupun rekayasa yang mengurangi kebebasan muktamirin dalam menyampaikan pendapat dan menentukan pilihan," imbuhnya.
Kelima, pemerintah, kekuatan politik dan seluruh pihak di luar jamiah NU diminta menghormati kemandirian ulama dan kedaulatan muktamirin.
Keenam, para kiai menaruh kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pemerintah tetap menghormati kemandirian ulama dan kedaulatan muktamar. Apabila ada pejabat, menteri maupun pihak lainnya yang melakukan tindakan yang dinilai sebagai intervensi terhadap proses muktamar, para kiai berharap Presiden mengambil tindakan tegas.
"Kami siap menghadap Bapak Presiden untuk menyampaikan secara langsung informasi dan hal-hal yang menjadi keprihatiran kami demi menjaga kehormatan pemerintah kemandirian hati ulama dan kedaulatan muktamar," jelasnya.
Ketujuh, pihak-pihak yang dinilai mengacaukan proses muktamar diminta segera menghentikan tindakannya. "Orang yang baik adalah orang yang menyadari kesalahannya dan tidak melanjutkan tindakan yang tidak terpuji," pungkasnya.
