"Kami menegaskan bahwa kepala atau pimpinan badan publik wajib hadir dan menyampaikan langsung presentasi, bukan sekadar mewakilkan kepada pejabat atau petugas PPID," ujarnya.
Ferid menjelaskan, kehadiran pimpinan juga diperlukan agar masukan maupun rekomendasi dari tim penilai dapat segera ditindaklanjuti oleh pengambil kebijakan di masing-masing badan publik.
Berdasarkan data KI DKI Jakarta, jumlah badan publik yang mengikuti tahapan presentasi E-Monev terus meningkat, yakni 45 badan publik pada 2021, 48 pada 2022, 71 pada 2023, 261 pada 2024, 300 pada 2025, dan 513 pada 2026.
Pelaksanaan presentasi tahun ini berlangsung selama 10 hari dengan rata-rata sekitar 50 badan publik mengikuti penilaian setiap harinya.
