Dalam tahapan tersebut, KI DKI Jakarta menetapkan empat aspek penilaian, meliputi kehadiran pimpinan, komitmen organisasi, inovasi, dan kebermanfaatan.
Ia menyebut, aspek kehadiran pimpinan memiliki bobot penilaian sebesar 25 persen. Setiap badan publik diwajibkan hadir 15 menit sebelum sesi dimulai, dengan presentasi materi dan pendalaman melalui sesi tanya jawab disampaikan langsung oleh kepala atau pimpinan badan publik.
KI DKI Jakarta juga menetapkan badan publik yang tidak menghadiri tahapan presentasi dianggap mengundurkan diri dari proses penilaian E-Monev 2026.
"Karena itu, seluruh peserta diminta memastikan kehadiran pimpinan dan mematuhi ketentuan teknis yang telah ditetapkan," ujar Ferid.
