NADIKABAR.COM — Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 513 badan publik mengikuti tahapan presentasi Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026 atau meningkat 71 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 300 badan publik.

"Kami mengapresiasi badan publik yang telah lolos ke tahap presentasi," kata Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi (ESA) KI DKI Jakarta Ferid Nugroho dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Ia mengapresiasi peningkatan partisipasi tersebut sekaligus meminta pimpinan badan publik hadir langsung dalam tahapan presentasi yang berlangsung pada 12-25 November 2026 di Jakarta Creative Hub, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Menurut dia, kehadiran pimpinan tidak sekadar menjadi bagian dari penilaian, tetapi juga mencerminkan komitmen dan tanggung jawab organisasi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

"Kami menegaskan bahwa kepala atau pimpinan badan publik wajib hadir dan menyampaikan langsung presentasi, bukan sekadar mewakilkan kepada pejabat atau petugas PPID," ujarnya.

Ferid menjelaskan, kehadiran pimpinan juga diperlukan agar masukan maupun rekomendasi dari tim penilai dapat segera ditindaklanjuti oleh pengambil kebijakan di masing-masing badan publik.

Berdasarkan data KI DKI Jakarta, jumlah badan publik yang mengikuti tahapan presentasi E-Monev terus meningkat, yakni 45 badan publik pada 2021, 48 pada 2022, 71 pada 2023, 261 pada 2024, 300 pada 2025, dan 513 pada 2026.

Pelaksanaan presentasi tahun ini berlangsung selama 10 hari dengan rata-rata sekitar 50 badan publik mengikuti penilaian setiap harinya.

Dalam tahapan tersebut, KI DKI Jakarta menetapkan empat aspek penilaian, meliputi kehadiran pimpinan, komitmen organisasi, inovasi, dan kebermanfaatan.

Ia menyebut, aspek kehadiran pimpinan memiliki bobot penilaian sebesar 25 persen. Setiap badan publik diwajibkan hadir 15 menit sebelum sesi dimulai, dengan presentasi materi dan pendalaman melalui sesi tanya jawab disampaikan langsung oleh kepala atau pimpinan badan publik.

KI DKI Jakarta juga menetapkan badan publik yang tidak menghadiri tahapan presentasi dianggap mengundurkan diri dari proses penilaian E-Monev 2026.

"Karena itu, seluruh peserta diminta memastikan kehadiran pimpinan dan mematuhi ketentuan teknis yang telah ditetapkan," ujar Ferid.