NADIKABAR.COM — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan Desa Sadar HAM akan menjadi panutan atau role model dalam pembangunan secara holistik sehingga tidak hanya membangun kesadaran hak asasi manusia di sebuah wilayah.
"Role model bagaimana menuntaskan persoalan ekonomi misalnya, lalu bidang kesehatan, pendidikan, stunting, buta huruf, kemiskinan, kebodohan, sanitasi, air bersih hingga infrastruktur," ucap Pigai dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.
Desa Sadar HAM merupakan program strategis yang digagas oleh Kementerian HAM untuk membangun kesadaran, penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia langsung di tingkat akar rumput atau desa.
Pigai menjelaskan pembentukan Desa Sadar HAM berawal dari kondisi nyata bahwa keadaan desa di seluruh Indonesia memprihatinkan.
Menurutnya, terdapat stigma bahwa berbagai penyakit cenderung berasal dari desa, minimnya pembangunan di desa, serta desa merupakan wilayah yang dipandang sebelah mata.
"Maka dari itu, pembangunan berangkat atau berpusat di desa," tuturnya.
Ia mengungkapkan hingga saat ini sudah terbentuk 200 Desa Sadar HAM di seluruh Indonesia, di mana masing-masing desa terdapat satu orang Penggerak HAM.
Pigai menyampaikan Penggerak HAM merupakan orang yang dipilih oleh Kementerian HAM untuk mencatat perkembangan Desa Sadar HAM dan keberhasilannya berdasarkan indikator Indeks Hak Asasi Manusia serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Para Penggerak HAM, kata dia, direkrut berdasarkan domisili dan daerah asalnya serta setelah melalui beberapa seleksi. Para Penggerak HAM mendapatkan bayaran sebesar upah minimum provinsi (UMP).
Ke depan, Pigai pun mengharapkan jumlah Desa Sadar HAM di Tanah Air bisa terus bertambah agar seluruh desa di Indonesia bisa menjadi wilayah yang unggul.
"Dengan demikian, desa-desa di Indonesia mengalami peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, ekonomi, sarana-prasarana, infrastruktur, air bersih, hingga sanitasi," ucapnya.
