NADIKABAR.COM — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memastikan Kementerian HAM mengawal penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang kepala daerah di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Pengawalan tersebut dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan objektif tanpa memandang latar belakang partai politik pihak yang dilaporkan.

Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR RI yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa, Pigai menanggapi kasus kekerasan seksual tersebut dengan mengatakan bahwa Kementerian HAM menjadwalkan pertemuan koordinasi dengan Pemprov NTT bersama tim pembela perempuan pada pukul 12.00 WIB dan menerima berkas pengaduan resmi pada pukul 14.00 WIB di kantor kementerian tersebut, Rabu (18/11).

Pigai menegaskan latar belakang partai politik pihak yang dilaporkan tidak akan memengaruhi sikap kementeriannya dalam mengawal penegakan hukum.

Ia menyatakan setiap pejabat publik yang terbukti melakukan kekerasan seksual wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum.