"Bagi kami, mau bupati dari Gerindra kek atau dari partai mana kek, kita enggak ada urusan, Pak. Saya menteri yang ditunjuk oleh Gerindra, mewakili Gerindra, meskipun saya tidak ada KTA (Kartu Tanda Anggota). Tapi, kalau bupati dari Gerindra ternyata melakukan kekerasan seksual, wajib hukumnya dihukum, wajib, Pak," ujar Pigai menegaskan.
Menurut Pigai, sikap tegas terhadap kader parpol maupun pejabat publik yang melanggar hukum merupakan prinsip yang selalu ditekankan Presiden Prabowo Subianto.
Ia juga mengajak perwakilan parlemen untuk hadir menyaksikan penyerahan laporan resmi dari tim perlindungan perempuan NTT.
"Dan itu jiwanya Presiden Pak Prabowo, kadernya kadang ada yang melakukan kesalahan dihukum. Jadi, kita tidak ampun-ampun, dan besok jam 14.00 kami terima pengaduan dari Kupang," ujarnya.