NADIKABAR.COM — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memberikan pandangan soal usulan pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Pigai menilai pemindahan satwa langka tersebut harus dilakukan secara terukur karena berpotensi berdampak pada lingkungan.

Hal itu disampaikan Pigai saat rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Selasa (17/11/2026). Mulanya, Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti sebagian kawasan TNUK yang disebut masuk ke dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

"Hak dasar ini adalah batas substantif tindakan negara, mulai dari pembukaan undang-undang dan seterusnya, yang mengharuskan penghormatan terhadap kewenangan daerah, keadilan hubungan pusat-daerah, dan hak masyarakat hukum adat. Karena itu, kepatuhan prosedur perizinan saja belum cukup untuk membuktikan terpenuhinya kewajiban HAM," kata Rieke.

Rieke meminta agar ditelusuri apakah penetapan WUP tersebut telah berperspektif HAM. Ia pun meminta dukungan Komisi XIII untuk menuntut dilakukannya penilaian dampak HAM atas penerapan WUP di kawasan tersebut.

"WUP itu untuk siapa? Begitu. Dan bagaimana tata cara penentuannya? Apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berperspektif HAM konstitusional?" ujarnya.