"Saya memohon dukungan Komisi XIII untuk menuntut penilaian dampak HAM dan lingkungan sejak tahap penetapan wilayah tata ruang, penganggaran, hingga penerbitan izin," tambahnya.

Merespons hal itu, Pigai memberikan tanggapan dengan mencontohkan kebijakan di Rwanda dalam melestarikan satwa liar di habitat aslinya. Pigai menilai apabila satwa dipindahkan dari habitat asalnya, belum tentu mereka dapat berkembang biak dengan baik.

"Di Rwanda, itu satu-satunya negara di dunia yang harimaunya tinggal, hidup, dan menetap dilestarikan oleh negara di tempat asal-usulnya. Rwanda. Jadi, satu-satunya negara di dunia yang membuat kelestariannya itu di tempat asal-usulnya, ya di Rwanda," kata Pigai.

Pigai menyebut dalam kasus badak jawa, upaya pemindahan satwa dari habitat alaminya akan bertentangan dengan prinsip pelestarian. Ia juga menganalogikan bahwa dalam konteks kemanusiaan, pemindahan paksa suatu komunitas ke tempat lain merupakan pelanggaran HAM berat.

"Oleh karena itu, kalau di Ujung Kulon ada pemerintah atau siapa pun yang berusaha memindahkan mereka dari tempat kehidupannya, maka itu akan bertentangan. Itu dari sisi binatang atau jenis hewan," ucap dia.