NADIKABAR.COM — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mempertimbangkan penggunaan jalur Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik pascaputusan Mahakamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin menyebut pengunaan HMP sebagai langkah ideal.
"Dalam negara hukum, yang harus diutamakan bukan kalkulasi politik, melainkan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional. Karena itu, PKB mempertimbangkan dengan seksama penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP)," ujar Khozin dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).
Khozin menyebut PKB sedang memilih jalur konstitusional yang paling tepat. Untuk Hak Angket, menurutnya itu hanya untuk mendalami kebijakan pemerintah.
"Sedangkan HMP merupakan instrumen DPR untuk menyatakan pendapat atas persoalan konstitusional. Keduanya tidak saling meniadakan dan tak harus ditempuh secara hierarkis," ucapnya.
Khozin menyebutkan Pasal 210 ayat (2) huruf c UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang secara eksplisit menyebutkan materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak terpenuhinya syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden menjadi dasar pengajuan HMP. Menurut Khozin, putusan MK dan MA itu memicu perdebatan konstitusional terkait keabsahan syarat menjabat.
