"Pertanyaannya, apakah persoalan ijazah ini masuk kualifikasi 'tidak pernah memenuhi syarat pencalonan' atau 'tidak lagi memenuhi syarat saat menjabat' sebagaimana dalam rumusan Pasal 7A ayat (1) UUD 1945?" ujarnya.
Lebih lanjut, Khozin menyebut dua hal itu penting dalam argumentasi konstitusional yang harus ditanyakan DPR. Menurutnya DPR harus memberikan kepastian politik usai adanya putusan dari dua lembaga peradilan tersebut.
"Argumentasi DPR kelak akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi (MK) saat mengajukan permohonan usulan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Di sini urgensi HMP untuk menyudahi polemik ini. MK akan memberikan kepastian hukum, parlemen akan memberikan kepastian politik," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan DPR RI menggunakan hak menyatakan pendapat terkait peluang pemakzulan Gibran. Menurutnya, dua hak lain yang dimiliki DPR tidak relevan jika terkait polemik Gibran.
