Dalam situasi politik yang serius, lanjut dia, seorang pemimpin harus memiliki jiwa kenegarawanan dan keberanian mengambil keputusan demi menjaga kehormatan jabatan serta stabilitas pemerintahan.
“Jabatan itu bukan segala-galanya. Kepentingan negara jauh lebih besar daripada kepentingan seseorang. Seorang negarawan harus berani mengambil keputusan terbaik bagi bangsa, termasuk ketika harus mengutamakan kehormatan jabatan dan kepercayaan publik,” katanya.
Ia menambahkan, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, mekanisme pengisiannya telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 ayat (2) UUD Tahun 1945, yakni MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Menurut Indrajaya, polemik persyaratan pencalonan Gibran harus segera memperoleh penyelesaian yang jelas dan konstitusional agar tidak menimbulkan ketidakpastian politik dan ketatanegaraan.
