Sejumlah mekanisme konstitusional sudah tersedia dan harus dihormati, baik melalui proses HMP yang ditempuh DPR maupun melalui pengunduran diri secara sukarela berdasarkan prosedur yang berlaku.
“Negara tidak boleh disandera oleh ketidakpastian. Hukum harus menjadi panglima dan konstitusi harus menjadi pegangan bersama,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa (10/11) pagi.
Pada pertemuan itu, kata Prasetyo, Wapres Gibran juga memohon diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di pengadilan tata usaha negara (PTUN).
