Apalagi, menurut dia, putusan tersebut juga menjadi beban pemerintah Presiden RI Prabowo Subianto. Prabowo juga dikenal sebagai Ketua Umum cum Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra--salah satu partai pemilik kursi besar di DPR saat ini.
"Ya, kami membuka ruang untuk dialog," ujar Hasto kepada wartawan di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat, Minggu (25/10).
Menurut Hasto, PDIP juga mencermati pandangan sejumlah guru besar yang telah menyuarakan kritik terkait persoalan tersebut. Menurut dia, polemik syarat pendidikan telah menjadi persoalan serius.
"PDIP mendengarkan masukan-masukan dari para guru besar yang juga sudah menyatakan sikapnya tentang pelanggaran etika yang sangat serius yang justru menjadi beban dari kepemimpinan Presiden Prabowo," katanya.
MK dalam amar putusannya menyatakan tidak menemukan dokumen absah yang menandakan ijazah atau surat kelulusan setara SMA sederajat Gibran yang digunakan untuk mendaftar jadi cawapres pada Pilpres 2024.
