PKS Mau Bahas Ijazah Gibran ke Fraksi di DPR, PSI: Apa yang Didiskusikan?

NADIKABAR.COM — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menanggapi pernyataan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akan membangun komunikasi dengan partai lain terkait aspirasi rakyat soal polemik ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali mengatakan bahwa ketika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah ada, maka apa yang perlu lagi dipermasalahkan.

"Sekarang begini, saya bukan orang hukum. Kalau orang menggugat, ada yang dituntut, toh? Dan kemudian ketika yang dituntut ditolak, terus apa yang dipermasalahkan? Apa yang putusan pengadilan kemarin? Ditolak," kata dia kepada wartawan di Bogor, Sabtu (24/10/2026).

"Kalau ditolak, apakah pertimbangan itu bisa dipermasalahkan? Kan enggak bisa menurut saya," tambah dia.

Dia mempertanyakan bahwa hal apa lagi yang perlu didiskusikan apabila amar putusan telah muncul. Bahkan, dia menyebut MK hanya melakukan demonstrasi politik terkait polemik ijazah tersebut.

"Iya, kan? Kan enggak. Amar putusannya dan kemudian ya untuk putusannya tidak ada. Terus apa yang mau didiskusikan? Bahwa ini ditunggangi, juara. Itu hanya demonstrasi politik aja kemarin yang dibikin oleh oleh Mahkamah Konstitusi itu," ungkapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS, Muhammad Kholid, menyikapi pidato Presiden PKS Almuzzammil Yusuf yang akan menjembatani aspirasi rakyat soal polemik ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka. Kholid mengatakan fraksi PKS di DPR akan membangun komunikasi dengan partai lain mengenai hal itu.

"DPP PKS menugaskan kepada Fraksi DPR RI untuk membangun komunikasi politik terlebih dahulu dengan fraksi-fraksi lain. Saat ini DPR RI masih reses, kita akan tunggu nanti saat masa sidang berikutnya," kata Kholid kepada wartawan, Rabu (20/10).

Ia menyebut akan menjajaki setiap masukan soal ijazah Wapres Gibran. PKS dikatakan juga bakal membahas potensi adanya hak angket atau hak menyatakan pendapat yang kerap disinggung oleh banyak pihak.

"Yang penting bangun komunikasi politik dulu, menjajaki apa pandangan dan pendapat kawan-kawan di DPR. Kita lihat nanti ya, kita jajaki dulu," tambahnya.