Menurut Hasto, polemik ijazah Gibran menjadi beban pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dia mengatakan menerima masukan dari para guru besar yang menilai kasus ijazah Gibran telah melanggar etika serius.
"PDI Perjuangan juga mendengarkan masukan-masukan dari para guru besar yang juga sudah menyatakan sikapnya tentang pelanggaran etika yang sangat serius yang justru menjadi beban dari kepemimpinan Presiden Prabowo," ungkapnya.
Hasto menilai pelanggaran etika dapat berdampak pada hilangnya legitimasi seorang pemimpin di mata masyarakat. Sebab, etika seharusnya menjadi landasan bagi pemimpin dalam menentukan kebijakan maupun mengambil sikap.
"Sehingha ke depan kita bisa mengharapkan bahwa ketika etika dilanggar, maka delegitimasi dari pemimpin itu sudah tidak lagi dimiliki di hadapan seluruh masyarakat Indonesia yang seharusnya menjadi landasan bagi seluruh kebijakan, sikap dari seorang pemimpin," tutupnya.
