Di sisi lain, PKS NTB juga menyentil kenaikan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 241,8 miliar. Menurut dia, Pemprov diminta menjamin dana tersebut langsung menyentuh pelayanan publik, bukan menguap untuk biaya operasional dan administratif.
"Fraksi PKS meminta Gubernur menjelaskan pada perangkat daerah, program, dan kegiatan apa saja tambahan tersebut dialokasikan, serta output dan manfaat langsung apa yang akan diterima masyarakat?" tanya Sambirang.
Pada sektor Belanja Tidak Terduga (BTT) yang naik menjadi Rp 23,75 miliar, Ketua Komisi III DPRD NTB itu juga mendesak penanganan konkret untuk pemulihan pascakebakaran di kawasan wisata adat Desa Sade.
"Mitigasi untuk desa adat rentan lainnya juga diminta segera disiapkan. Kami mendesak Pemprov memberikan perhatian konkret terhadap penanganan dan pemulihan pascakebakaran di kawasan Sade," tegasnya.
Selain belanja, postur pembiayaan daerah tak lepas dari sorotan. Defisit anggaran tercatat melebar 232,39 persen menjadi Rp 369,6 miliar. Ironisnya, anggaran pembayaran cicilan pokok utang Pemda justru dipangkas separuhnya, dari Rp 122,8 miliar menjadi Rp 61,4 miliar.
