Selain aspek konektivitas, pembahasan juga menyoroti kebutuhan logistik di wilayah PNG. Issak mengatakan Pemerintah PNG membutuhkan pasokan sejumlah bahan pangan dari Indonesia, terutama beras dan tepung. Kebutuhan tersebut dinilai berpotensi membuka peluang perdagangan lintas batas.
Issak mengatakan, untuk mendukung pergerakan barang, truk, dan alat berat, masih diperlukan pengaturan mengenai standardisasi kendaraan serta tata kelola perlintasan yang disepakati kedua negara.
Aspek tersebut perlu dibahas lebih lanjut bersama instansi teknis dan unsur CIQS Indonesia dan PNG agar mekanisme perlintasan dapat berjalan sesuai ketentuan.
Pembahasan juga mencakup instrumen pengendalian perlintasan masyarakat. Dalam hal ini, pihak PNG mengusulkan penerapan Traditional Border Card (TBC) sebagai salah satu instrumen untuk mengurangi potensi perlintasan ilegal.
Selain itu, kedua pihak membahas penggunaan Yellow Card dari PNG serta Pas Lintas Batas atau Buku Merah dari Indonesia. Pembahasan juga mencakup kebutuhan sinkronisasi data masyarakat dan pelintas di kawasan perbatasan.
