Issak menambahkan Pemerintah PNG juga meminta Indonesia menetapkan contact person atau focal point resmi untuk mempercepat koordinasi teknis antarlembaga kedua negara. Langkah tersebut diperlukan terutama dalam persiapan pembukaan dan pengelolaan jalur perlintasan Yetetkun-Butmambin.
"Perkembangan ini menunjukkan bahwa kerja sama Yetetkun-Butmambin mulai bergerak dari tahap penjajakan menuju penyiapan konektivitas dan tata kelola perlintasan yang lebih konkret," tegasnya.
Dengan koordinasi yang terus dibangun kedua negara, PLBN Yetetkun yang dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menjadi salah satu titik penting dalam mendukung penataan konektivitas lintas batas Indonesia-PNG.
Sebagai tambahan, kunjungan tersebut melibatkan delegasi dari Department of Foreign Affairs, Border/Lands, Biosecurity, Royal PNG Constabulary, Department of Defence, PNG Customs, Immigration and Citizenship Authority, Department of Transport, Road Traffic Authority, serta unsur perusahaan Ok Tedi Mining Limited (OTML).
Pertemuan turut dihadiri oleh Konsul RI di Vanimo, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, dan jajaran PLBN Yetetkun.
