NADIKABAR.COM — Polda Jawa Timur menyatakan akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait rencana pemeriksaan delapan kepala BPN atau kepala kantor pertanahan (Kakantah) di wilayah Jawa Timur (Jatim).

Koordinasi tersebut dilakukan menyusul rencana KPK yang akan menggunakan fasilitas Polda Jatim sebagai lokasi pemeriksaan.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan pihaknya memahami dan menghormati agenda pemanggilan para pejabat pertanahan tersebut sebagai bagian dari proses penyidikan yang tengah dijalankan lembaga antirasuah.

"Terkait informasi pemanggilan sejumlah kepala kantor pertanahan oleh KPK, sebagaimana telah disampaikan melalui pemberitaan, kami memahami bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan yang ditangani oleh KPK," kata Jules, Senin (16/11).

Terkait rencana peminjaman ruang di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim sebagai lokasi pemeriksaan, Jules menyebut jajarannya akan melakukan komunikasi lebih lanjut dengan pihak terkait.