"Mengenai informasi rencana penggunaan fasilitas di Polda Jawa Timur sebagai lokasi pemeriksaan, tentunya kami akan melakukan koordinasi dan konfirmasi terlebih dahulu dengan pihak terkait," lanjutnya.
Lebih lanjut, Jules menyampaikan bahwa informasi detail mengenai jadwal pelaksanaan, daftar saksi yang dipanggil, hingga perkembangan kasus sepenuhnya berada di bawah kewenangan KPK.
"Namun, untuk kepastian pelaksanaan pemeriksaan, pihak-pihak yang dipanggil, maupun perkembangan penanganan perkaranya, kami menyarankan agar dapat dikonfirmasi langsung kepada Humas atau Juru Bicara KPK selaku pihak yang berwenang," pungkasnya.
Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap sembilan kepala kantor pertanahan di Jawa Timur. Sebanyak delapan saksi di antaranya dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Jatim, sementara satu saksi lainnya diperiksa di Gedung KPK.