"Bahwa kami meminta pengaturan gubernur terkait jaga warga agar segera dicabut. Itu satu. Yang kedua, kami meminta pengaturan gubernur terkait pelarangan aksi di sumbu filosofi itu segera dicabut," tutur perwakilan massa aksi.
Terkait Jaga Warga yang sempat jadi sorotan karena diduga terkait ricuh pada demo Oktober lalu, Sultan HBX mengatakan pemerintah daerah akan mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dengan memperhatikan kondisi masyarakat, keberadaan Jaga Warga pada dasarnya diperuntukkan untuk menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat.
"Karena apa? Karena itu (Jaga Warga) sebetulnya untuk menjaga keamanan warga. Kalau memang itu mempersulit tumbuhnya demokratisasi, ya akan kami tinjau," ujar Sultan.
Kemudian terkait aksi premanisme yang selalu dibenturkan dengan massa aksi, Sultan mengaku tidak tahu menahu terkait masalah itu.
"Kalau premanisme, misalnya, saya tidak tahu persis. Saya tidak punya hubungan sama preman gitu. Ya, preman itu siapa? Saya kan tidak tahu gitu. Kalau saya, ya kalau kekerasan jangan dilakukan," terang Sultan kepada massa aksi,
"Kapan saya mempersulit orang untuk bicara demokratisasi? Ruang itu kami buka gitu. Tetapi faktor-faktornya di publik itu terlalu banyak," sambung suami dari Anggota DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas tersebut.
Terkait tuntutan penetapan upah buruh sesuai kebutuhan hidup layak (KHL), Sri Sultan mengatakan penetapan upah mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, serta faktor alfa sesuai ketentuan pengupahan yang berlaku.
Penetapan juga melibatkan Dewan Pengupahan yang terdiri unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, dan setelah melalui negosiasi dengan pengusaha, faktor alfa yang semula disepakati sebesar 0,4 dapat ditingkatkan menjadi 0,8.
Kendati demikian, menurut Sri Sultan, pemda masih mencermati ketentuan dari pemerintah pusat sebagai acuan penetapan upah tahun berikutnya, dengan memperhatikan kondisi perekonomian serta keberlangsungan dunia usaha dan kesejahteraan pekerja.
Situasi aksi itu berlanjut kondusif, dan massa meninggalkan lokasi untuk menuju ke Titik Nol Kilometer Jogja.
Sementara itu terkait kericuhan yang terjadi pada malam harinya, hingga dini hari tadi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta menyatakan hingga pukul 03.50 WIB, pihaknya masih terus melakukan proses pengumpulan aduan dan pendataan.
"Jika kawan, saudara, atau keluarga Anda belum kembali atau kehilangan kabar setelah mengikuti aksi demonstrasi 10 November di Yogyakarta, segera hubungi: 0895-1062-9630 (Tim Hukum Bara Adil)," demikian dikutip dari akun X @LBHYogyakarta.
Berdasarkan data yang dikumpulkan LBH per saat itu, total ada64 aduan yang mereka terima di hotline. Dari total itu pihaknya menerima ada dua korban di rumah sakit (luka-luka), dan ada 9 massa aksi/warga yang dirawat di RS untuk pertolongan pertama namun identitasnya belum dapat diperoleh saaat itu.
