NADIKABAR.COM — Kepolisian menangkap setidaknya 154 orang terkait aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di Kantor DPRD DIY dan sekitaran kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, Selasa (10/11) malam.

Plt Kabid Humas Polda DIY, AKBP Novita Eka Sari menyebut ratusan orang ini diamankan karena diduga terlibat dalam aksi rusuh dan perusakan fasilitas umum.

"Total sampai pagi ini ada 154 orang," kata Novita dalam keterangannya, Rabu (11/11) pagi.

Menurut Novita, penindakan terhadap orang-orang yang diduga terlibat aksi anarkis ini berawal dari titik Kantor DPRD DIY, sekitaran Malioboro, Tugu Pal Putih sampai Bundaran UGM. Dia pun membantah narasi yang beredar di media sosial bahwa aparat sampai merangsek masuk ke dalam kampus UGM.

"Tidak masuk kampus, jumlah yang diamankan di lokasi bundaran depan UGM menyusul," urai Novita.

Selain itu, dia bilang dari tangan lebih dari seratus yang ditangkap itu, petugas menyita sejumlah barang bukti yakni enam botol molotov, 12 petasan, tujuh botol berisi bensin, satu senjata tajam, satu ketapel, serta satu bungkus gotri yang diduga digunakan sebagai amunisi ketapel.

Novita menjelaskan, mereka yang diamankan masih menjalani pemeriksaan guna mengetahui peran masing-masing, termasuk demi mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Dalam kronologi yang disampaikan Novita, demo massa gabungan pada 10 November lalu mulanya berlangsung tertib dan aman hingga waktu magrib.

Namun, sekitar pukul 20.07 WIB, setidaknya 100 orang lebih berkumpul di depan Kantor DPRD DIY. Mereka lalu melakukan penyerangan dengan menembakkan petasan, melempar bom molotov, serta batu ke area dalam gedung.

Petugas kemudian mengerahkan empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) PHH Brimob dan 60 personel Satuan Penindak Perusuh (SPP) Brimob untuk mendorong massa ke arah utara kawasan Malioboro.

Selain itu, kata Novita, sebanyak 858 personel Satgas Penguatan Patroli Siaga Reserse (PAGAR) diterjunkan untuk mengamankan dan menangkap pelaku aksi anarkis secara profesional dan prosedural.

Sekitar pukul 21.00 WIB, petugas berhasil mendorong massa hingga ke kawasan Tugu Golong-gilig. Petugas kemudian bertahan dengan membentuk barikade di sekitar lokasi sembari melakukan penangkapan terhadap pelaku aksi rusuh.

Hingga pukul 22.37 WIB, sekitar 100 orang massa masih melakukan pelemparan petasan sehingga petugas tetap bersiaga. Pada pukul 23.06 WIB, penyekatan terhadap kelompok massa dari arah timur Tugu Golong-gilig masih berlangsung.

Selanjutnya, pada pukul 23.30 WIB, Brimob menggelar patroli skala besar di wilayah Kota Yogyakarta. Situasi keamanan dilaporkan telah kembali aman dan kondusif.

"Penanganan (aksi) dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan profesionalitas, proporsionalitas, serta langkah-langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tutur Novita.

Peristiwa di Malioboro dan sekitarnya itu menjadi atensi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Keduanya terpantau meninjau penanggulangan dan penanganan yang dilakukan aparat di Kantor DPRD DIY, Kota Yogyakarta, Rabu dini hari tadi.

Suyudi dan Dasco bersama rombongan tiba di Kantor DPRD DIY sekitar pukul 01.30 WIB. Mereka terlihat tiba didampingi Kapolda DIY, Irjen Pol Langgeng Purnomo.

Suyudi mengungkap maksud kedatangannya adalah untuk mengecek langsung kinerja penanganan para anggotanya di lapangan.

"Seperti apa penanganan anggota di lapangan, kita akan mengungkap pelaku yang secara sengaja membawa barang-barang yang berbahaya seperti molotov, sajam, dan sebagainnya," kata Suyudi.

"Dan kita akan melihat apakah demonstrasi ini memang murni untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Karena toleransi kita Polri sampai jam 18.00 (WIB). Ini jam 1 malam," sambung dia.

Kapolri juga menyatakan kepolisian akan mendalami keterkaitan kericuhan di Yogyakarta dengan peristiwa serupa di beberapa daerah lain. Dia memastikan anggota tengah bekerja untuk mengurai kejadian ini.

"Nanti akan kita selidiki. Apakah demonstrasi yang terjadi sampai malam hari ini apakah ada upaya-upaya yang memang ingin secara sengaja melakukan perusakan-perusakan dan juga tujuan-tujuan yang lain. Pasti perlu pemeriksaan yang mendalam," imbuh Suyudi.

Berbeda dengan malam hari yang ricuh dipicu massa tak dikenal, pada siang hari demo yang digelar massa Aliansi Jogja Memanggil justru berlangsung kondusif.

Bahkan, Gubernur DI Yogyakarta yang juga Raja Keraton Jogja, Sri Sultan Hamengku Buwono X menemui langsung dan berbincang sambil duduk lesehan di tengah massa aksi yang menyampaikan aspirasi di depan halaman Pintu Gerbang Kompleks Kantor Gubernur DIY Kepatihan, Yogyakarta, Selasa sore.

Sebelumnya massa aksi menggelar unjuk rasa di depan pintu selatan kantor gubernur itu sejak sekitar pukul 15.00 WIB. Mereka memasang spanduk-bendera di gerbang, lalu bergantian berorasi. Beberapa saat kemudian Sri Sultan yang didampingi Kapolda DIY Irjen Langgeng Purnomo, Pangdam XXVI/Mataram Mayjen TNI Drajad Brima Yoga, melangkah mendatangi massa.

Sri Sultan yang duduk lesehan bersama berhadapan langsung dengan massa aksi itu berdialog dan memberikan tanggapan terhadap sejumlah kebijakan yang dipersoalkan mulai dari pengaturan Jaga Warga, penanganan Stadion Mandala Krida, hingga penetapan upah buruh.

"Bahwa kami meminta pengaturan gubernur terkait jaga warga agar segera dicabut. Itu satu. Yang kedua, kami meminta pengaturan gubernur terkait pelarangan aksi di sumbu filosofi itu segera dicabut," tutur perwakilan massa aksi.

Terkait Jaga Warga yang sempat jadi sorotan karena diduga terkait ricuh pada demo Oktober lalu, Sultan HBX mengatakan pemerintah daerah akan mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dengan memperhatikan kondisi masyarakat, keberadaan Jaga Warga pada dasarnya diperuntukkan untuk menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat.

"Karena apa? Karena itu (Jaga Warga) sebetulnya untuk menjaga keamanan warga. Kalau memang itu mempersulit tumbuhnya demokratisasi, ya akan kami tinjau," ujar Sultan.

Kemudian terkait aksi premanisme yang selalu dibenturkan dengan massa aksi, Sultan mengaku tidak tahu menahu terkait masalah itu.

"Kalau premanisme, misalnya, saya tidak tahu persis. Saya tidak punya hubungan sama preman gitu. Ya, preman itu siapa? Saya kan tidak tahu gitu. Kalau saya, ya kalau kekerasan jangan dilakukan," terang Sultan kepada massa aksi,

"Kapan saya mempersulit orang untuk bicara demokratisasi? Ruang itu kami buka gitu. Tetapi faktor-faktornya di publik itu terlalu banyak," sambung suami dari Anggota DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas tersebut.

Terkait tuntutan penetapan upah buruh sesuai kebutuhan hidup layak (KHL), Sri Sultan mengatakan penetapan upah mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, serta faktor alfa sesuai ketentuan pengupahan yang berlaku.

Penetapan juga melibatkan Dewan Pengupahan yang terdiri unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, dan setelah melalui negosiasi dengan pengusaha, faktor alfa yang semula disepakati sebesar 0,4 dapat ditingkatkan menjadi 0,8.

Kendati demikian, menurut Sri Sultan, pemda masih mencermati ketentuan dari pemerintah pusat sebagai acuan penetapan upah tahun berikutnya, dengan memperhatikan kondisi perekonomian serta keberlangsungan dunia usaha dan kesejahteraan pekerja.

Situasi aksi itu berlanjut kondusif, dan massa meninggalkan lokasi untuk menuju ke Titik Nol Kilometer Jogja.

Sementara itu terkait kericuhan yang terjadi pada malam harinya, hingga dini hari tadi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta menyatakan hingga pukul 03.50 WIB, pihaknya masih terus melakukan proses pengumpulan aduan dan pendataan.

"Jika kawan, saudara, atau keluarga Anda belum kembali atau kehilangan kabar setelah mengikuti aksi demonstrasi 10 November di Yogyakarta, segera hubungi: 0895-1062-9630 (Tim Hukum Bara Adil)," demikian dikutip dari akun X @LBHYogyakarta.

Berdasarkan data yang dikumpulkan LBH per saat itu, total ada64 aduan yang mereka terima di hotline. Dari total itu pihaknya menerima ada dua korban di rumah sakit (luka-luka), dan ada 9 massa aksi/warga yang dirawat di RS untuk pertolongan pertama namun identitasnya belum dapat diperoleh saaat itu.