Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) menyatakan kasus dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga sejumlah pejabat negara mengarah pada tindakan makar.
"MN KAHMI memandang persoalan ini sebagai ancaman serius yang luar biasa terhadap kedaulatan bangsa dan stabilitas politik nasional serta sebuah pelanggaran fundamental terhadap etika bernegara dan syariat agama," kata Koordinator Presidium MN KAHMI Raden Muhammad Syafi'i dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
MH KAHMI mendukung penuh langkah cepat dan ketegasan Presiden Prabowo yang langsung mengambil keputusan strategis demi menjaga marwah kepemimpinan nasional dan stabilitas pertahanan-keamanan negara.
Anggota DPR sebut alih status PPPK paruh waktu jawab aspirasi warga
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyatakan kebijakan pengalihan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu mulai Januari 2027 menjawab aspirasi warga.
"Kami di Komisi II DPR RI banyak menerima aspirasi dari berbagai kalangan, mulai dari asosiasi guru, dosen, tenaga pemadam kebakaran, hingga Satpol PP. Kebijakan alih status ini menjadi jawaban nyata atas aspirasi masyarakat yang selama ini diperjuangkan," kata Khozin dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.
Selain itu, Khozin mengatakan kebijakan yang diputuskan pemerintah bersama DPR RI itu menjadi titik terang bagi jaminan kepastian kerja hingga perlindungan hak-hak aparatur sipil negara (ASN).
