NADIKABAR.COM — Beragam berita politik telah diwartakan Redaksi NadiKabar. Berikut kami rangkum lima berita politik terpopuler kemarin yang layak dibaca kembali sebagai sumber informasi untuk mengisi pagi Anda.
Prabowo pimpin pertemuan dengan 10 mantan kapolri di Hambalang
Presiden Prabowo Subianto memimpin pertemuan dengan 10 mantan kapolri beserta Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, dan sejumlah pejabat utama Polri di kediaman pribadi Presiden, di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu.
Di Hambalang, kapolri dari masa ke masa itu berdiskusi dengan Presiden Prabowo yang juga didampingi sejumlah pejabat negara, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Wakil Menteri Pertahanan Marsekal TNI Yusuf Jauhari, dan Sekretaris Kabinet Letkol Infanteri Teddy Indra Wijaya.
Pertemuan tersebut digelar di tengah pengusutan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh dan masyarakat sipil yang diduga dilakukan oleh jenderal bintang empat dan juga mantan Kapolri berinisial LSP beserta beberapa perwira tinggi Polri.
Tokoh hingga ormas ajukan 5 tuntutan pada Aksi Rakyat Bela Indonesia
Sejumlah tokoh nasional hingga pimpinan organisasi masyarakat mengajukan lima tuntutan rakyat dengan 'salam lima jari' pada Aksi Rakyat Bela Indonesia, di Jakarta, Minggu.
Ketua Pelaksana Aksi Rakyat Bela Indonesia Bachtiar Nasir menilai saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja, terutama pascapengkhianatan lewat penyadapan terhadap Presiden.
"Bukan cuma pihak negara, tapi kami pun, para tokoh, para pimpinan lembaga, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadi korban penyadapan ilegal oleh para pengkhianat-pengkhianat negara dan bangsa ini," kata Bachtiar.
PDIP tegaskan Soekarno Run bukan incar urusan elektoral
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Bidang Pemuda dan Olahraga Eri Cahyadi menyebut Soekarno Run di Blitar digelar pihaknya partainya bukan semata urusan elektoral, seperti upaya menggaet pemilih muda.
Menurut ia, kegiatan itu diniatkan untuk membangkitkan semangat perjuangan ke generasi penerus, seperti peristiwa Rengasdengklok dalam memproklamasikan Indonesia.
"Ada peristiwa Rengasdengklok. Ketika semua Rengasdengklok itu memaksa untuk presiden melakukan proklamasi, menyatakan proklamasi di tanggal 17 Agustus, karena itulah perjuangan ini, bangsa ini tidak bisa dan tidak boleh berhenti," kata Eri dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
MN KAHMI: Dugaan penyadapan ilegal mengarah pada makar
Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) menyatakan kasus dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga sejumlah pejabat negara mengarah pada tindakan makar.
"MN KAHMI memandang persoalan ini sebagai ancaman serius yang luar biasa terhadap kedaulatan bangsa dan stabilitas politik nasional serta sebuah pelanggaran fundamental terhadap etika bernegara dan syariat agama," kata Koordinator Presidium MN KAHMI Raden Muhammad Syafi'i dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
MH KAHMI mendukung penuh langkah cepat dan ketegasan Presiden Prabowo yang langsung mengambil keputusan strategis demi menjaga marwah kepemimpinan nasional dan stabilitas pertahanan-keamanan negara.
Anggota DPR sebut alih status PPPK paruh waktu jawab aspirasi warga
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyatakan kebijakan pengalihan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu mulai Januari 2027 menjawab aspirasi warga.
"Kami di Komisi II DPR RI banyak menerima aspirasi dari berbagai kalangan, mulai dari asosiasi guru, dosen, tenaga pemadam kebakaran, hingga Satpol PP. Kebijakan alih status ini menjadi jawaban nyata atas aspirasi masyarakat yang selama ini diperjuangkan," kata Khozin dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.
Selain itu, Khozin mengatakan kebijakan yang diputuskan pemerintah bersama DPR RI itu menjadi titik terang bagi jaminan kepastian kerja hingga perlindungan hak-hak aparatur sipil negara (ASN).
