"Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas," ucap dia.
Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo Subianto. Mereka adalah eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Dalam pengusutan kasus tersebut, polisi menduga penyadapan tidak hanya menyasar Prabowo. Sejumlah pihak lain, mulai dari menteri, tokoh politik, pengusaha, media hingga tokoh masyarakat, juga disebut menjadi korban.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 ayat 1 UU ITE. Selain Slamet, tiga tersangka lainnya disebut telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.
Dari empat tersangka itu, Ahrie Sonta telah lebih dulu menjalani sidang KKEP. Dalam sidang itu, Ahrie dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan.