NADIKABAR.COM — Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Selasa (17/11).
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan sidang KKEP merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri.
"Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri," kata dia kepada wartawan, Senin (16/11).
Sidang KKEP itu akan dipimpin oleh mantan Irjen Kemenkum, Komjen Hendro Pandowo. Hendro akan didampingi Aslog Polri Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi.
Sementara tiga anggota Majelis KKEP yakni Kadiv Hubinter Polri, Irjen Untung Widiatmoko, Kakortas Tipidkor Polri, Irjen Arie Ardian Rishadi dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tk I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Toni Ariadi Efendi.
Trunoyudo menjelaskan dugaan pelanggaran yang disangkakan kepada Eko Hadi meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dan ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal.
"Dengan menggunakan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri," tuturnya.
Dugaan pelanggaran itu disebut dilakukan Eko Hadi saat menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring maupun ketika menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Atas dugaan pelanggaran tersebut, Eko Hadi disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Lebih lanjut, Trunoyudo menegaskan proses persidangan tersebut akan mengedepankan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas.
"Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas," ucap dia.
Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo Subianto. Mereka adalah eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Dalam pengusutan kasus tersebut, polisi menduga penyadapan tidak hanya menyasar Prabowo. Sejumlah pihak lain, mulai dari menteri, tokoh politik, pengusaha, media hingga tokoh masyarakat, juga disebut menjadi korban.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 ayat 1 UU ITE. Selain Slamet, tiga tersangka lainnya disebut telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.
Dari empat tersangka itu, Ahrie Sonta telah lebih dulu menjalani sidang KKEP. Dalam sidang itu, Ahrie dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan.