NADIKABAR.COM β€” Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap perwira tinggi Polri berinisial EHS terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden hingga pengusaha.

β€œSanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH),” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa.

Selain sanksi administratif, majelis juga menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan EHS merupakan perbuatan tercela.

Trunoyudo menjelaskan, majelis menyatakan EHS terbukti melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

EHS dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Atas putusan tersebut, EHS menyatakan mengajukan banding.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.

Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU.

Pada Selasa (10/11), Divisi Propam Polri juga menggelar sidang KKEP terhadap AS. Dalam persidangan tersebut, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH.

AS juga menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut.