NADIKABAR.COM β€” Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan susunan majelis sidang etik terhadap salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, yakni Jenderal LSP, akan mengacu pada Peraturan Polri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026.

β€œIni diatur dalam ketentuan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Tepatnya di Pasal 42 kalau tidak salah,” katanya di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa.

Hal itu disampaikan Trunoyudo merespons pertanyaan pewarta terkait pangkat anggota Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang akan menyidangkan etik LSP mengingat yang bersangkutan merupakan jenderal polisi bintang empat.

Dalam Pasal 42 ayat (3) perpol tersebut, diatur bahwa keanggotaan KKEP berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dengan pangkat terduga pelanggar.

Trunoyudo mengatakan bahwa mekanisme tersebut akan digunakan dalam sidang etik terhadap Jenderal LSP.

β€œKami sampaikan bahwasanya ini mekanisme untuk melakukan proses sidang kode etik lanjutan pada pekan depan,” ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, EHS, dan SU sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.

Pada Selasa (10/11), Divisi Propam Polri menggelar sidang KKEP terhadap AS. Dalam persidangan tersebut, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). AS menyatakan banding atas putusan tersebut.

Lalu, pada Selasa ini, Majelis Sidang KKEP menggelar sidang etik terhadap EHS dan menjatuhkan sanksi PTDH. Sama seperti AS, EHS juga mengajukan banding atas putusan PTDH.

Adapun sidang etik tersangka LSP dijadwalkan dilaksanakan pekan depan. Namun, Polri belum bisa mengungkapkan hari maupun susunan anggota majelis sidang KKEP.