Kini, ayat tersebut berubah menjadi: “Sidang KKEP wajib dihadiri oleh terduga pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.”
"Artinya ada dua pilihan, terduga pelanggar bisa hadir langsung dalam sidang atau bila pelanggar tidak bisa hadir dalam ruang sidang, bisa menggunakan media elektronik seperti melalui Zoom dengan syarat atas persetujuan Ketua KKEP," papar Isir.
Perubahan lain yang signifikan adalah mekanisme susunan Majelis Sidang KKEP sebagaimana diatur di Pasal 42 ayat (3).
Pasal 42 ayat (3) sebelumnya berbunyi: “Keanggotaan dari KKEP berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dengan pangkat terduga pelanggar.”
Kini, pasal tersebut berubah menjadi: “Keanggotaan dari KKEP berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dengan pangkat terduga pelanggar.”