Dengan perubahan tersebut, ujar Isir, maka personel berpangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dari terduga pelanggar dapat menjadi anggota KKEP. Adapun mekanisme tersebut akan digunakan dalam sidang etik terhadap Jenderal LSP.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, EHS, dan SU sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Pada Selasa (10/11), Divisi Propam Polri menggelar sidang KKEP terhadap AS. Dalam persidangan tersebut, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). AS menyatakan banding atas putusan tersebut.
Lalu, pada Selasa (17/11), Majelis Sidang KKEP menggelar sidang etik terhadap EHS dan menjatuhkan sanksi PTDH. Sama seperti AS, EHS juga mengajukan banding atas putusan PTDH.
Adapun sidang etik tersangka LSP dijadwalkan dilaksanakan pekan depan. Namun, Polri belum bisa mengungkapkan hari maupun susunan anggota majelis sidang KKEP.