“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabag Mon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Kapolri.
Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik.
Keempatnya merupakan perwira tinggi Polri, yakni Jenderal LSP, AS, EH, dan SU. Mereka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga mahasiswa.
