NADIKABAR.COM — Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam hal untuk diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan guna mencegah penyalahgunaan wewenang.
Dia menjelaskan enam hal itu mengatur mulai dari pembatasan sasaran, pelarangan tegas, kejelasan perintah, pencatatan yang tak boleh dihapus hingga pengaturan sanksi bagi pelanggaran pelaksanaan penyadapan.
"Kami memahami bahwa perhatian utama masyarakat dan juga perhatian daripada Komisi III DPR RI adalah bagaimana penyadapan ini tidak disalahgunakan," kata Dedy saat rapat dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Dia menjelaskan poin pertama. yakni terkait pengaturan sasaran yang limitatif. Menurut dia, penyadapan harus hanya dilakukan untuk pencegahan gangguan keamanan dalam negeri, termasuk kejahatan berkadar ancaman tinggi.