Kedua, menurut Dedy, RUU itu harus mengatur tegas soal larangan agar penyadapan tidak digunakan di luar sasaran yang telah ditetapkan dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan, sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Kemudian, dia mengatakan hal yang ketiga adalah mekanisme penyadapan harus berdasarkan perintah tertulis pimpinan dan ada jangka waktu yang ditentukan. Selama ini, Baintelkam biasanya melakukan penyadapan selama satu bulan.

"Kemudian tercatat, dengan tata caranya yang sifatnya kompartmentasi, yaitu pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknis terpisah. Ini sebagai sarana kontrol," ucap Dedy.

Poin yang keempat, dia mengatakan RUU juga harus mengatur pencatatan penggunaan sarana. Seluruh penggunaan sarana, kata dia, dicatat dan tidak boleh dirubah atau dihapus, dan dilaksanakan audit secara berkala.