NADIKABAR.COM — Pengamat hubungan internasional Universitas Budiluhur Andrea Abdul Rahman Azzqy menilai posisi tawar Indonesia meningkat dalam menangani kejahatan transnasional, dan hal itu menjadi perubahan paling signifikan yang dirasakan warga negara Indonesia di luar negeri.
"Perubahan paling signifikan yang dirasakan WNI di luar negeri adalah meningkatnya posisi tawar (bargaining power) Indonesia dalam menangani kejahatan transnasional, khususnya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berbasis judi daring," kata Andrea kepada NadiKabar, Kamis, menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, isu tersebut tidak lagi dihadapi sebagai kasus hukum lokal, melainkan dibawa ke meja diplomasi tingkat tinggi ASEAN sebagai ancaman keamanan regional.
Tekanan diplomatik yang lebih asertif tersebut memaksa negara-negara mitra untuk lebih kooperatif dalam melakukan penggerebekan bersama dan memfasilitasi penanganan hukum bagi korban. Di sisi lain, bantuan hukum bagi pekerja migran yang terjerat masalah dokumen (overstayer) di kantong-kantong konsentrasi seperti Timur Tengah dan Malaysia kini bergerak lebih taktis karena didukung oleh anggaran perlindungan yang lebih definitif.
Namun, hal itu perlu dikembangkan ke seluruh negara-mitra Indonesia, tidak hanya di Timur Tengah maupun di Malaysia, katanya.
Sementara itu, terkait pendekatan pemerintah dalam melindungi warga negara Indonesia di luar negeri, Andrea menilai saat ini pendekatan Indonesia sedang berada di persimpangan jalan: bertransisi dari pola responsif-kuratif menuju preventif-hulu.
"Logikanya sederhana, menyelamatkan WNI di luar negeri itu penting, tetapi mencegah mereka terjebak dalam masalah sejak dari dalam negeri adalah keberhasilan yang sejati," katanya.
Menurutnya, hal itu menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah, khususnya lembaga-lembaga terkait yang mengurusi calon pekerja migran.
Melalui pengetatan verifikasi dokumen di pintu keberangkatan domestik dan edukasi bahaya lowongan kerja "bodong" hingga ke tingkat desa, menurut Andrea, pemerintah sedang mencoba memotong jalur pasokan sindikat perdagangan manusia.
"Tentu saja, untuk krisis dadakan seperti konflik bersenjata, respons cepat tetap menjadi keharusan. Namun, secara strategis, komitmen dua tahun ini jelas mengarah pada penguatan benteng pencegahan di hulu," katanya.
Menurut dia, pekerja migran Indonesia di Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea Selatan juga perlu dibuatkan exit strategy untuk pemulangan mereka jika terjadi eskalasi konflik di Asia Timur.
