"Teman-teman banyak yang mencoba menjadi anggota legislatif melalui mekanisme pemilu. Karena tidak ada kuota, sangat sedikit yang bisa menjadi caleg, apalagi yang terpilih. Karena kuotanya nol persen, yang terpilih juga nol persen," kata dia.

Selain itu, PPDI mengusulkan pengaturan kewajiban bagi partai politik untuk memberikan kuota pencalonan bagi penyandang disabilitas, sebagaimana kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan sebesar 30 persen.

"Nanti akan ada pembelajaran di sana, teman-teman juga ada keinginan untuk bisa terlibat mencalonkan diri, meningkatkan kapasitas, dan lain sebagainya," ucap dia.

Gufroni menekankan keterlibatan langsung penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan merupakan hal penting. Keterlibatan itu merupakan bagian dari pemenuhan prinsip partisipasi bermakna yang diatur dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCRPD).

Menurut dia, keterlibatan penyandang disabilitas tidak cukup hanya melalui penyampaian aspirasi atau masukan dalam forum konsultasi, tetapi juga perlu diwujudkan melalui kesempatan menduduki posisi pengambil keputusan.