Dia mengingatkan bahwa selain hak untuk memilih, penyandang disabilitas memiliki hak untuk dipilih, baik di jabatan legislatif maupun eksekutif.
"Tidak saja sebagai DPR, DPRD, tetapi juga mungkin bupati, wali kota, bahkan presiden," ujarnya.
Penyandang disabilitas, lanjut dia, juga memiliki hak untuk menjadi penyelenggara pemilu. Dia menyebut kesempatan tersebut perlu dibuka dalam kelembagaan KPU dan Bawaslu, baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Kesempatan kesetaraan ini mesti harus kita buka lebar di dalam UU Pemilu," ujar Gufroni.